JENIS BANK MENURUT PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN

UU no 10 thn 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI No: 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank sbb:

1.      Bank Umum

·         Pendirian :

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh:

·         WNI dan atau Badan Hukum Indonesia

·         WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing atau Badan Hukum asing secara kemitraan

·         Prosedur Pendirian :

·         Sekurang-kurangnya sebesar 3.000.000.000.000

·         Bagi bank yang berbadan hukum koperasi adalah simpanan pokok,wajib dan hibah

·         Modal disetor yang berasal dari WNA / badan hukum asing adalah setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor di bank

·         Pemberian izin :

·         Persetujuan Prinsip : persetujuan untuk melaksanakan persiapan pendirian bank, sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang ditentukan dengan melampiri :

·         Rancangan pendirian badan hukum

·         Data kepemilikan

·         Rencana susunan organisasi

·         Rencana kerja untuk tahun pertama

·         Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum

·         Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas

·         Izin usaha: izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan, diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia dengan melampiri :

·         Akta pendirian badan hukum

·         Data kepemilikan daftar pemegang saham daftar anggota

·         Daftar susunan dewan komisaris dan direksi

·         Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja

·         Bukti pelunasan modal disetor

·         Bukti kesiapan operasional

·         Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas

·         Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi

·         Surat penyataan dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga sesuai ketentuan

·         Surat pernyataan dari direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain

·         Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia tertinggi –tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih berupa :

·         Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian bagi badan hukum daerah atau perusahaan daerah

·         Penjumlahan dari simpanan pokok,wajib,hibah,modal penyertaan,dana cadangan dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian

                  

2.      Bank Perkreditan Rakyat

·         Pendirian dan kepemilikan BPR:

·         BPR didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama oleh ketiganya.

·         BPR yang badan hukumnya Perseroan terbatas sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan kepemilikan karena penerbitan saham

Jenis Bank Menurut Target Pasar
1. Retail Bank: fokus pada nasabah kecil
2. Corporate bank: fokus pada nasabah besar
3. Retail-Corporate Bank : Fokus pada keduanya

Share this post